Jauh sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, wilayah Nusantara telah dikuasai oleh penjajah bahkan penjajah Belanda telah menunjuk pemerintahan militer di berbagai pulau besar, salah satu pulau yang dikuasai penjajah Belanda yaitu pulau Sulawesi, pulau dengan sebutan Celebes. Awalnya berada dalam satu wilayah administratif provinsi yaitu Provinsi Sulawesi.
Penjajah Belanda telah membentuk pemerintahan kolonial di wilayah Pulau Sulawesi di bawah kendali Gouverneur van Celebes atau Gubernur Sulawesi, dengan gubernur pertama CA Kroesen (menjabat gubernur pada 1904). Selanjutnya, HNA Swart (1904-1908). Lalu, AJ Quarles de Quarles (1908-1910), WJ Coenen (1910-1913). Kemudian, AL Heijting (1913-1915). AJ Couvreur (1915-1927), LJJ Caron (1927-1933), JLM Swaab (1933-1936). Serta, CH ter Laag (1936-1941).
Pada zaman pendudukan penjajah Jepang, pemerintahan di Sulawesi mengalami kekosongan, tidak ada catatan resmi mengenai orang yang ditunjuk sebagai Gubernur Sulawesi oleh penjajah Jepang, juga tidak ditemukan catatan lepas atau bukan catatan resmi mengenai Gubernur Sulawesi pada masa pendudukan penjajah Jepang antara tahun 1942-1945.
Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu di bawah komando Amerika Serikat pada Agustus 1945, Indonesia langsung memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Jepang menyerah, setelah tentara Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.
 |
| Dr. Ratulangi |
Presiden Soekarno kemudian mengangkat sejumlah Menteri, Kepala Daerah (Gubernur) dan Residen (setingkat walikota atau bupati) termasuk Dr. Ratulangi sebagai Gubernur Sulawesi. Dalam perjalanan pemerintahan, pemerintah pusat kemudian mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1950 yang menjadi dasar hukum berdirinya Provinsi Administrarif Sulawesi. Gubernur Sulawesi yang pertama adalah Sam Ratulangi (Nama lengakpnya Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi), beliau menjabat sebagai Gubernur Sulawesi pada tahun 1945 hingga 30 Juni 1949.
 |
| Raden Sudiro |
 |
| Bernard Wilhelm Lapian |
 |
| Andi Pangeran Pettarani |
 |
| Lanto Daeng Pasewang |
Untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Sulawesi, pemerintah pusat mengangkat Andi Burhanuddin sebagai pejabat sementara Gubernur Sulawesi pada 1953, sebelum mengangkat Lanto Daeng Pasewang sebagai Gubernur tetap. Gubernur Sulawesi yang ke-empat adalah Lanto Daeng Pasewang menjabat Gubernur pada 1953 hingga 1956, sedangkan Gubernur Sulawesi yang kelima yaitu Andi Pangeran Pettarani yang menjabat Gubernur pada 1956 hingga 1960.
Pemekaran Provinsi Sulawesi
Ketika masih berada di bawah satu wilayah adminisrasi, provinsi Sulawesi yang ketika itu beribukota di Makassar dipimpin oleh Gubernur pertama Dr. Ratulangi, bentuk sistem pemerintahan provinsi ini merupakan perintis bagi perkembangan selanjutnya hingga dapat melampaui masa-masa di saat Sulawesi berada dalam Negara Indonesia Timur (NIT). Kemudian menjadi negara bagian, dari negera federasi Republik Indonesia Serikat (RIS).
Saat RIS dibubarkan dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), status Sulawesi dipertegas kembali menjadi provinsi. Status Provinsi Sulawesi ini kemudian terus berlanjut sampai pada tahun 1960.
Pada 1960, terjadi pemekaran wilayah, pulau Sulawesi dibagi dua wilayah provinsi yaitu wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, serta wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah. Melalui UU Nomor 47 Tahun 1960, pemerintah mengesahkan terbentuknya Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara dengan menunjuk AA Rivai sebagai Gubernur sedangkan untuk penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah, pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1960.
Tanggal 23 Maret 1960, menunjuk AA Baramuli sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Tengah. Selanjutnya, melalui UU Nomor 13 Tahun 1964 Pemerintah memisahkan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, Pemeritah kemudian kembali memekarkan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi dua wilayah berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004.
Tanggal 5 Oktober 2004, dengan menyetujui pembentukan Provinsi Sulawesi Barat terhitung sejak Pulau Sulawesi dibagi dua provinsi pada 1960. Sulawesi Selatan sudah memiliki delapan Gubernur dimulai dari AA Rivai tahun 1960 hingga 1966 hingga Prof. Nurdin Abdullah yang kemudian digantikan oleh Plt gubernur yaitu Andi Sudirman Sulaiman.
Gubernur Sulawesi Selatan Dari 1960 Hingga Saat Ini
 |
| AA Rivai |
Periode 1960-1966, Gubernur Sulawesi Selatan yang pertama adalah AA Rivai. Beliau menjabat Gubernur sejak 13 Desember 1960 hingga 17 November 1966. Tidak banyak referensi yang ditemukan mengenai beliau.
 |
| Achmad Lamo |
Periode 1966-1978, Gubernur Sulawesi Selatan yang kedua adalah Achmad Lamo (Letkol Inf.H. Achmad Lamo). Beliau lahir di Enrekang, 3 Maret 1921 dan meninggal dunia pada 1996. Beliau menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pada 17 November 1966 hingga 19 Januari 1978. Satu tahun mejelang berakhirnya masa jabatannya, selaku Gubernur Sul-Sel, Achmad Lamo yang memulai karier militer pada Sekolah Polisi di Sukabumi diangkat menjadi Wakil Katua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Periode 1977-1982. Bersama Mashuri, Isnaeni, Raden Kartidjo, dan Masjskur, dengan Ketua MPR pada saat itu H. Adam Malik.
 |
| H. Andi Oddang |
Periode 1978-1983, Gubernur SulSel yang ketiga adalah H. Andi Oddang (Brigjen TNI Andi Oddang). Pria kelahiran Barru, 18 Juli 1925 dan meninggal dunia di Makassar pada 10 Februari 2015. Menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pada 19 Januari 1978 hingga 19 Januari 1983.
 |
| Achmad Amiruddin |
Periode 1983-1988 dan 1988-1993, Gubernur Sulawesi Selatan yang ke-empat adalah Achmad Amiruddin (Prof. Dr. Achmad Amiruddin). Pria kelahiran Gilireng Wajo, 25 Juli 1932 dan meninggal dunia pada 22 Maret 2014. Beliau menjabat Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode. Periode pertama pada 19 Januari 1983 hingga 19 Januari 1988 serta Periode kedua 19 Januari 1988 hingga 19 Januari 1993. Sebelum menjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Achmad Amiruddin yang seorang ahli kimia nuklir Indonesia pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Hasanuddin (UNHAS) antara tahun 1973-1982. Seperti pendahulunya, satu tahun menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, Achmad Amiruddin diangkat menjadi Wakil Ketua MPR-RI pada 1992 hingga 1997.
 |
| Zainal Basri Palaguna |
Periode 1993-1998 dan 1998-2003, Gubernur Sulawesi Selatan yang kelima adalah Mayjen TNI (Purn) Zainal Basri Palaguna. Pria kelahiran Enrekang, Sulawesi Selatan, 9 Maret 1939. Beliau menjabat sebagai Gubernur selama dua periode yaitu 1993-1998 dan 1998-2003. Sebelum menjabat menjadi Gubernu Sulawesi Selatan, HZB Palaguna pernah menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VII/Wirabuana.
 |
| H. M. Amin Syam |
Periode 2003-2008, Gubernur Sulawesi Selatan yang keenam adalah Mayjen TNI (Purn) H. M. Amin Syam. Pria kelahiran Enrekang, 12 Desember 1945. Belaiu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pada periode 2003-2008. Amin Syam yang berpasangan dengan Syahrul Yasin Limpo sebagai Wakil Gubernur adalah Gubernur pertama Sulawesi Selatan yang terpilih melalui Pemilihan Umum Kepada Daerah atau Pemilihan Umum Gubernur (PILGUB). Sebelum menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, Amin Syam pernah pula menjabat sebagai Ketua DPRD Sulawesi Selatan 1 Oktober 1999 hingga 19 Januari 2003. Kemudian Bupati Enrekang (1988-1993) dan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan (1993-2009).
 |
| Syahrul Yasin Limpo |
Periode 2008-2013 dan 2013-2018, Gubernur Sulawesi Selatan yang ketujuh adalah Syahrul Yasin Limpo. Pria kelahiran Makassar, 16 Maret 1955 menjabat sebagai Gubernur selama dua periode sebelum menjabat Gubernur, Syahrul pernah menjabat sebagai Bupati Gowa (1994-2002) dan Wakil Gubernur (2003-2008). Pada 2014, dalam perjalanan pemerintahannya Syahrul Yasin Limpo terpilih sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan dan juga terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Selama dua periode (2010-2015, 2015-2020).
 |
| Prof. Nurdin Abdullah |
Periode 2018-2023, Gubernur Sulawesi Selatan yang kedelapan adalah Prof. Nurdin Abdullah. Pria kelahiran Pare-Pare, 7 Februari 1963 ini merupakan Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Dua periode menjabat sebagai Bupati Bantaeng, Masa Bakti 2008-2013 & 2013-2018. Namun, karena tersandung dugaan kasus di KPK.
 |
| Andi Sudirman Sulaiman |
Maka kemudian pada 28 Februari 2021, Prof. Nurdin Abdulllah kemudian digantikan oleh wakilnya yaitu Andi Sudirman Sulaiman sebagai Plt. Gubernur Sulawesi Selatan. Masa jabatan hingga 2023.
Selain dari posisi Gubernur yang telah dipaparkan, dalam sejarah panjgan kepemimpinan (Gubernur) di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 2 penjabat gubernur yang mengisi jabatan Gubernur pada masa transisi kepemimpinan yaitu bapak Tanribali Lemo yang menjabar pada 19 Januari 2008 hingga 8 April 2008, kemudian bapak Soni Sumarsono yang menjabat pada 9 April 2018 - 5 September 2018
Terima Kasih telah berkunjung di Website kami
Comments
Post a Comment